JAKARTA – Bertempat di Grand Ballroom Ritz Carlton Pasific Place, Jakarta, hari ini digelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020 yang mengangkat tema “Investasi untuk Indonesia Maju”. Acara yang diprakarsai oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu dibuka langsung oleh Bapak Presiden Jokowi.
Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie turut hadir dalam acara Rakornas tersebut. Dikatakan Irianto, Secara umum, Rakornas ini membahas sejumlah permasalahan yang dihadapi daerah, dalam rangka memfasilitasi investasi di daerah. Tujuan lainnya, untuk mengharmonisasi kebijakan pusat dan daerah, serta menyatukan visi pemerintah pusat dan daerah terkait target investasi maupun kebijakan terbaru yang perlu dipahami oleh seluruh aparat di pusat dan daerah, ungkapnya.
Irianto menilai, penting sejumlah rekomendasi yang disampaikan kepala BKPM RI terkait percepatan realisasi investasi di Indonesia. “Adapun rekomendasinya, yakni penyediaan DAK bagi DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota, menyusun Peta indikasi sumber daya alam yang perlu untuk diinvestasikan, meningkatkan keamanan berinvestasi dari aparat penegak hukum di pusat dan daerah, peningkatan kelas atau level DPMPTSP di tingkat provinsi/kabupaten/kota,” tutur Irianto.
Pak Bahlil juga melakukan penandatanganan kesepakatan pengamanan realisasi investasi dengan Kapolri, imbuhnya.
Bapak Presiden menekankan, lanjutnya, saat ini semua negara berebutan investasi agar ada arus modal yang masuk. Semakin banyak arus modal yang masuk akan berdampak pertumbuhan ekonomi.
Hal ini berlaku untuk di sebuah provinsi, kabupaten dan kota. Arus modal banyak, perputaran uang besar maka pertumbuhan ekonomi meningkat.
Masih kata dia, Indonesia harus tahu posisinya di dunia. Saat ini, Indonesia berada pada rangking 15 atau masuk kedalam G-20. Dari itu, banyak yang memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara 4 besar dengan perekonomian terkuat di dunia pada 2045. Ini apabila mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomo diatas 7 persen.
Indonesia, kata Bapak Presiden, butuh pekerja (kepala daerah khususnya) yang mampu menyelesaikan masalah. Layanan optimal tak hanya bagi investor yang memiliki usaha besar, tapi juga berlaku untuk usaha menengah dan kecil.
“Dari itu, Presiden meminta kepada kepala daerah untuk menargetkan kepala DPMPTSP-nya untuk penerbitan perizinan UMKM,” tandasnya.
Jangan menunggu, tapi datangi. Dengan perizinan yang dimiliki, UMKM itu akan memiliki kemudahan akses dalam permodalan dari perbankan, tuntas Irianto.
