Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki Kebijakan :

  1. MENYEDERHANAKAN PERATURAN, REVISI PERGUB NO : 43 TAHUN 2014, TENTANG  Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
  2. MEMPERMUDAH DAN MEMPERCEPAT  PROSES PERIZINAN INVESTASI.

Kemudahan yang diperoleh investor  bila KIPI menjadi KEK (UU 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus) :

  1. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  2. Penangguhan Bea Masuk.
  3. Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
  4. Pemberian Insentif berupa pembebasan atau keringanan Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah.
  5. Mendapat kemudahan memperoleh  hak atas tanah serta kemudahan dan keringanan Perizinan.
Fanpage